Call Center Kejari Surabaya, Adukan Korupsi sampai Promosi Guru

Terbongkarnya kasus suap BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menyeret salah seorang jaksa mencoreng kinerja korps kejaksaan secara umum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya mencoba memperbaiki citra dengan meluncurkan call center 031-7314444. INGIN mengadukan pejabat korupsi? Tak perlu repot. Telepon saja 031-7314444. Itulah nomor call center Kejari Surabaya. Belum banyak yang tahu bahwa institusi penegak hukum itu punya program layanan tersebut. Sebab, ”Call center itu baru kami uji coba akhir September lalu,” kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Dedy Irwan Virantama, Selasa lalu.

”Walau baru sebatas layanan telepon, respons masyarakat sudah lumayan,” lanjutnya. Suara operator dari mesin penjawab telepon akan menerima panggilan yang masuk. Selamat datang di saluran percobaan Yanbinmatkum Kejaksaan Negeri Surabaya. Untuk pengaduan korupsi, tekan satu. Untuk pengaduan pidana umum, tekan dua. Untuk pelayanan PT dan yayasan, tekan tiga. Untuk pelayanan perwalian dan perceraian, tekan empat. Untuk pelanggaran pertanahan, tekan lima. Untuk pelanggaran ketertiban umum, tekan enam. Untuk pelayanan masalah perempuan dan anak, tekan tujuh. Untuk menghubungi operator, tekan nol.”

Untuk sementara program Pelayanan dan Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Yanbinmatkum) itu hanya menerima layanan informasi melalui telepon (voice). Sedangkan layanan lain, semisal pesan singkat (short message service-SMS), belum tersedia. Selama masa uji coba, dalam sehari call center itu menerima 2-5 penelepon. Ada yang sekadar memastikan keberadaan call center, ada juga yang langsung berkonsultasi.

”Orang-orang tahunya call center dari papan informasi yang kami pasang sebelum Lebaran lalu,” kata Dedy. ”Itu pun baru masyarakat yang lalu lalang di depan kantor kejari,” sambungnya. Sebuah ruang berukuran 4 x 6 meter, yang semula dipakai jaksa fungsional, disulap menjadi ruang call center.

Letaknya strategis, di seberang tangga di lantai dua. Meski telepon yang masuk langsung diterima secara otomatis oleh mesin penjawab, tak kurang dari tiga orang piket secara bergilir di ruang tersebut. Mereka akan menyambungkan kepada konsultan yang diinginkan jika penelepon menekan angka nol, bantuan operator. Pegawai kejaksaan itu juga dituntut bisa menjelaskan persoalan seputar hukum. Tapi, jika penelepon langsung menekan tombol ekstensi, mesin penerima di ruang itu akan menghubungkan pada konsultan di ruang kerja jaksa sesuai bidangnya.

Untuk melayani masyarakat tersebut, kejari menyiapkan personel yang menampung informasi sekaligus bertindak sebagai konsultan hukum. Jika ingin mengadukan kasus korupsi, pencet tombol satu. Penelepon akan disambungkan kepada Dedy. ”Ada beberapa pengaduan tentang korupsi, tapi dari luar kota, sehingga kami teruskan saja ke kejati,” ungkap Dedy.

Yang dari dalam kota umumnya para PNS yang merasa pengangkatannya terhambat. ”Ada juga guru yang merasa seharusnya sudah jadi kepala sekolah, tapi sudah 30 tahun tidak pernah promosi,” papar Kasi Intelijen itu. Untuk perkara pidana umum, penelepon terhubung ke jaksa fungsional Hendra Jaya. Urusan PT dan yayasan bakal dijawab Kasubsi Ekonomi Moneter Sri Kuncoro. Kasubsi Sospol Mulyono dipercaya menjawab pelayanan perwalian dan perceraian. Sedangkan kasus pertanahan dan HAKI berhubungan dengan jaksa fungsional Setyo Pranoto. Masalah pelanggaran ketertiban umum akan tersambung kepada Suseno.

”Materi yang disampaikan masyarakat langsung bersinggungan dengan masalah yang mereka alami,” kata Kasubsi Produksi Sarana Intelijen (Prosarin) itu. Masalah wanita dan perlindungan anak, penelepon akan disambungkan kepada jaksa Indira. ”Selama uji coba, kami menerima banyak konsultasi perkawinan. Sebagai konsultan, saya berusaha agar penelepon yang sedang bermasalah tak sampai cerai,” ungkap Mulyono.

Selama uji coba ini, penelepon yang berkonsultasi masalah perceraian lebih banyak daripada perkara lain. Mulyono yang dipercaya sebagai konsultan masalah perkawinan berusaha memuaskan para penelepon. Sebab, yang lebih berkompeten mengenai perkara talak (cerai) dan gugatan sebenarnya adalah pengadilan agama. ”Saya hanya ngelus dada kalau ditanya bagaimana caranya agar istri segera berpisah dari suaminya,” ujar Mulyono.

Kadang, para wanita itu juga mengadu menjadi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang sejatinya bisa dilakukan penuntutan secara hukum. Kepala Kejari Surabaya Abdul Azis mengungkapkan, latar belakang pendirian call center itu adalah memburuknya citra korps kejaksaan. Kinerja kejaksaan yang memprihatinkan bisa mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga tersebut. Terutama setelah terbongkarnya kasus suap BLBI yang menyeret salah seorang jaksa.

”Akibat kasus menggegerkan itu, terbangun stigma negatif di masyarakat. Seolah-olah kejaksaan secara institusi tidak punya kredibilitas,” kata Azis. Padahal, ”Banyak keberhasilan dalam penanganan perkara, (tapi) sedikit yang terekspos,” sambungnya. Untuk mengembalikan nama baik institusi penuntutan negara itu, dia memandang perlu adanya upaya membangun hubungan dengan masyarakat. Di antaranya, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berupa program Yanbinmatkum dengan sarana pelaporan dan konsultasi hukum melalui call center. Program itu, menurut dia, merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bisa mendekatkan diri kembali kejaksaan dengan masyarakat.

Lebih lanjut Azis menjelaskan, selama ini aplikasi program sering dilakukan secara manual. Karena tidak menggunakan akses sarana teknologi informasi, aplikasi itu kurang efektif. Dia mengklaim call center Kejari Surabaya merupakan satu-satunya di wilayah kerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Dengan adanya call center, diharapkan masyarakat lebih mudah memberikan pelaporan dan menyampaikan masalah hukum. Menyangkut perkara pidana, perdata, sampai perdata tata usaha negara.

Dengan demikian, tercipta hubungan yang saling membutuhkan antara masyarakat dengan kejaksaan. ”Pada akhirnya, program itu bisa membangun kembali citra kejaksaan di mata masyarakat,” harapnya. Kehadiran call center tersebut sejalan dengan instruksi Kejaksaan Agung tentang upaya pemulihan citra kejaksaan. Program baru itu merupakan terobosan kedua setelah kejari meluncurkan blogspot yang dapat diakses melalui internet. ”Sesuai perintah Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Wisnu Subroto, kami harus lebih aktif mendekati masyarakat,” tegas Azis. sumber : Jawapos